Pernah nggak sih kamu bayangin ada orang yang tiba-tiba punya rumah segede istana, mobil sport yang suaranya bikin tetangga terbangun tengah malam, padahal dia nggak pernah kelihatan kerja kantoran atau buka usaha yang jelas? Nah, biasanya kita langsung curiga, "Wah, ini jangan-jangan hasil ‘nyolong’ duit negara nih." Masalahnya, di Indonesia, proses buat narik balik harta yang didapat dari hasil korupsi itu ribetnya minta ampun, lebih ruwet daripada antrean war ticket konser musisi internasional kesukaan kamu.
Kabar baiknya, sekarang lagi hangat-hangatnya pembahasan RUU Perampasan Aset. Tapi, jangan mikir ini cuma soal "merampas" lalu selesai. Seorang pengamat hukum dan pembangunan bernama Hardjuno Wiwoho punya pandangan yang unik. Menurutnya, kalau negara cuma sekadar ambil balik harta koruptor, itu baru langkah pertama. Masih ada "PR" besar: gimana caranya aset itu dikelola biar nggak jadi "harta karun terkutuk" yang justru bikin masalah baru.
Ibarat Beres-beres Rumah Setelah Pesta Liar
Coba bayangin, ada orang jahat bikin pesta liar di rumah kamu. Mereka ngerusak perabotan, corat-coret tembok, dan ninggalin sampah di mana-mana. Saat pesta itu bubar, kamu berhasil mengusir mereka. Apakah tugas kamu selesai? Belum, kan? Kamu masih harus bersihin sampahnya, ngecat ulang temboknya, dan benerin perabotan yang rusak biar rumah itu bisa ditinggali lagi dengan nyaman.
Nah, RUU Perampasan Aset ini ibarat proses pembersihan itu. Menurut Hardjuno, asset recovery atau pemulihan aset bukan sekadar cara negara cari "cuan" tambahan buat nambal anggaran pembangunan. Itu adalah cara negara buat mengembalikan hak rakyat yang sempat hilang. Aset-aset ini—bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan mewah, bahkan saham perusahaan—nggak boleh dibiarkan terbengkalai jadi rongsokan. Kalau cuma disita terus didiemin, ya sama aja bohong. Nilainya malah bisa turun drastis, kan?
Kenapa Harus Ada Pengelolaan yang Jelas?
Banyak orang awam mikir, "Ya sudah, kalau sudah disita, tinggal pakai saja buat bangun jalan tol atau sekolah." Eits, tunggu dulu! Dunia keuangan negara itu nggak sesimpel kamu transfer saldo di aplikasi e-wallet. Ada prinsip disiplin fiskal yang harus dijaga.
Hardjuno mengingatkan, aset yang disita itu nggak bisa otomatis langsung masuk ke pos pembangunan. Bayangkan kalau sebuah mobil mewah hasil korupsi disita negara, lalu mobil itu langsung dipakai pejabat buat dinas tanpa ada pencatatan yang benar. Bukannya jadi manfaat, malah bisa jadi celah baru buat penyalahgunaan. Ini yang disebut Hardjuno sebagai risiko munculnya ‘kantong dana’ baru. Kalau pengelolaannya nggak transparan dan akuntabel, bukannya memberantas korupsi, malah bisa-bisa bikin "sarang korupsi baru" di dalam lembaga pengelola aset itu sendiri.
Itulah sebabnya, setiap rupiah atau nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset hasil perampasan wajib masuk ke dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang resmi. Harus jelas masuknya, harus jelas keluarnya, dan yang paling penting, harus ada pengawasan dari DPR serta publik. Kita nggak mau dong, uang hasil keringat rakyat yang dicuri malah dikelola secara "gelap-gelapan" oleh oknum?
Mengapa Kita Perlu ‘NCB’ dan Pengawasan yang Ketat?
Mungkin kamu pernah dengar istilah NCB atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Kalau diterjemahkan ke bahasa tongkrongan, ini adalah cara negara buat merampas aset tanpa harus menunggu si koruptor divonis bersalah di pengadilan. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena yang disita adalah asetnya, bukan orangnya.
Bayangkan ada sebuah koper penuh uang di stasiun, tapi pemiliknya kabur dan nggak bisa ditemukan. Apakah uang itu harus didiamkan sampai berdebu? Tentu tidak. Negara berhak mengambilnya. Tapi, ini adalah pedang bermata dua. Kalau nggak diawasi dengan ketat, bisa-bisa orang yang nggak bersalah tapi punya aset yang mirip malah jadi korban salah sasaran.
Oleh karena itu, Hardjuno menekankan pentingnya standar pembuktian yang kuat. Harus ada mekanisme keberatan bagi pihak ketiga yang merasa asetnya diambil padahal dia nggak tahu apa-apa (pihak yang beriktikad baik). Kita butuh hukum yang tajam ke atas tapi tetap adil ke bawah. Jangan sampai semangat memberantas korupsi malah jadi ajang "asal sita" yang bikin masyarakat cemas. Jika kamu ingin belajar lebih dalam tentang bagaimana sistem hukum kita seharusnya bekerja, kamu bisa cek artikel kita tentang pentingnya literasi hukum bagi warga sipil.
Ekonomi Pancasila: Bukan Buat Segelintir Orang
Satu poin yang paling menarik dari pemikiran Hardjuno dan Profesor Gunawan Sumodiningrat adalah tentang arah pemanfaatan aset ini. Mereka mengusulkan agar hasil dari perampasan aset ini dimasukkan dalam kerangka Ekonomi Pancasila. Artinya, manfaatnya harus dirasakan oleh orang banyak, bukan cuma buat segelintir kelompok yang punya akses ke kekuasaan.
Ibarat hasil panen dari lahan yang sempat dirampas penjahat, hasilnya harus dibagi ke seluruh warga desa, bukan cuma buat makan kenyang si penjaga lahan. Aset-aset ini harus diputar buat hal-hal yang produktif, seperti:
- Pendidikan: Membantu biaya sekolah anak-anak kurang mampu.
- Kesehatan: Memperbaiki fasilitas puskesmas atau subsidi obat-obatan.
- Infrastruktur Produktif: Membangun irigasi buat petani atau akses jalan buat pedagang pasar.
- Teknologi: Mendukung inovasi anak muda biar bisa bersaing di dunia global.
Jadi, tujuannya bukan buat "konsumsi sesaat" atau sekadar nambal defisit anggaran buat bayar utang doang, tapi buat penguatan kapasitas produktif jangka panjang. Kita pengen aset ini jadi modal buat masa depan, bukan sekadar uang "panas" yang habis dalam sekejap.
Lima Agenda Besar Menuju 2026
Pemerintah dan DPR sudah punya target kalau RUU ini harus beres di Desember 2026. Waktu dua tahun itu sebenarnya singkat kalau kita bicara soal perubahan sistem hukum yang mendasar. Hardjuno mengajukan lima "menu wajib" dalam pembahasan RUU ini:
- Kepastian Hukum NCB: Aturan main yang jelas supaya nggak ada salah sita.
- Desain dan Pengawasan Kelembagaan: Siapa yang mengelola asetnya? Harus lembaga yang kredibel dan diawasi ketat.
- Integrasi ke APBN: Semua uang harus masuk jalur resmi, no jalur tikus!
- Harmonisasi Hukum: RUU ini harus "nyambung" sama sistem hukum kita yang sekarang, jangan sampai bentrok.
- Ketepatan Nomenklatur: Istilah-istilah hukumnya harus jelas biar nggak jadi perdebatan di masa depan.
Penutup: Saatnya Kita Jadi Warga yang Melek
Membaca isu berat seperti RUU Perampasan Aset memang kadang bikin pusing. Tapi, kalau kita nggak peduli, siapa lagi yang bakal mengawasi? Ingat, aset yang disita itu adalah uang pajak kita, uang negara, dan hak kita semua yang dikembalikan.
Sebagai warga negara yang baik, tugas kita bukan cuma "nonton" drama politik di berita, tapi juga memahami arah kebijakan ini. Apakah sudah adil? Apakah sudah transparan? Kita butuh sistem yang nggak cuma jago "merampas", tapi juga jago "mengelola". Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah negara bukan dilihat dari seberapa banyak aset yang disita, tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari aset-aset tersebut.
Jangan sampai kita cuma jadi penonton yang bersorak saat koruptor ditangkap, tapi lupa mengawasi kemana perginya harta yang mereka curi. Yuk, terus kawal RUU ini sampai jadi undang-undang yang benar-benar pro-rakyat. Karena pada akhirnya, negara yang kuat adalah negara yang bisa memastikan harta yang hilang kembali ke tangan yang berhak, bukan malah tersesat di saku orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Tetap kritis, tetap melek, dan jangan lupa bahagia! Kalau kamu punya pandangan lain soal ini, jangan ragu buat diskusi di kolom komentar ya! Cek juga bahasan menarik lainnya soal kebijakan publik di sini.